Terima Perwakilan Warga dan PMKRI, Pemda Mabar Jelaskan Proyek Geothermal Ramah Lingkungan -->

Terima Perwakilan Warga dan PMKRI, Pemda Mabar Jelaskan Proyek Geothermal Ramah Lingkungan

Kamis, Februari 03, 2022

    Terima perwakilan Warga dan PMKRI cabang Ruteng, Pemerintah (Pemda) Manggarai Barat (Mabar) jelaskan pembangunan proyek Geothermal yang dinilai akan mengahsilkan energi ramah lingkungan.

    Pemda Mabar Terima Perwakilan Warga Wae Sano dan PMKRI Cabang Ruteng di Ruang Kerja Bupati Manggarai Barat, Rabu (2/2/2022)

    BEBASBICARA- Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur ahirnya menerima perwakilan Warga dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) cabang ruteng di ruang Rapat Bupati Manggarai Barat.

    Dalam pertemuan tersebut, Pemda Mabar menjelaskan beberapa fakta terkait pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (Geothermal) di Desa Wae Sano, Kecamatan Sano Nggoang kepada perwakilan warga dan PMKRI.

    Melansir dari Antara, perwakilan warga dan PMKRI diterima langsung oleh Wakil Bupati Manggarai Barat dr Yulius Weng dan Sekretaris Daerah Fransiskus Sales Sado, Rabu (2/2/2022). 

    Fakta dilapangan bahwa penggunaan energi panas bumi merupakan sumber energi yang paling ramah lingkungan, dimana pengeboran panas bumi dilakukan pada kedalaman 1.500-2.500 meter dan akan terbarukan secara alami,” Ujar Wakil Bupati Mabar Yulius Weng kepada perwakilan warga dan PMKRI, Seperti melansir Antara, Kamis (3/2/2022).

    Tidak seperti yang diisukan terkait dampak pembangunan proyek terhadap lingkungan dan sumber air, pada kesempatan itu, Weng mengatakan, jika pembangunan proyek Geothermal justru akan menghasilkan sumber air yang berlimpah sebab kelestarian hutan pasti akan dijaga.

    Menurut Weng, Proyek itu membutuhkan cadangan air yang cukup tinggi, sehingga hutan perlu dilestarikan agar bisa menjaga kestabilan air untuk pembangkit Listrik tenaga panas bumi.

    Sebelum Geothermal beroperasi, Weng menguraikan, saat pembersihan dan penyiapan lahan, akan diambil langkah-langkah untuk mencegah erosi dan tanah longsor. Pada daerah curam akan dibangun pula dinding penahan tanah (Beronjong) yang bisa ditanami tanaman penahan Erosi. Jika kegiatan telah selesai, dilakukan rehabilitasi atau penanaman kembali tanaman vegetasi lokal.

    Sementara itu, Sekretariss Daerah (Sekda) Kabupaten Manggarai Barat Fransiskus Sales Sado menerangkan terkait pertimbangan subtansial dari kementerian keuangan yang merupakan lembaga khusus yang membawahi PT Geo Dipa Energi.

    Rangkaian prosedur pembangunan Proyek Geothermal dilakukan dengan cermat dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Dia mengaku, telah memimpin Tim Konsultasi Publik di empat Dusun di Lokasi tersebut.

    Frans mengakui memang ada perbedaan di Masyarakat terkait pembangunan proyek namun dirinya menegaskan jika Pemda Mabar hanya mendukung sikap pemerintah pusat.

    Menurut Frans, hal itu dilakukan karena Proyek Geothermal tersebut adalah upaya untuk menyejahterakan Masyarakat, namun tentu dengan pertibangan secara rasional ruang hidup masyarakat.

    Kami cukup terbuka. Bahkan sebelum sosialisasi di Wae Sano. Seluruh masyarakat diundang hadir, tujuh hari sebelum kegiatan dengan membagikan semua dokumen konsultasi publik untuk dibacakan. Ini bagian dari keterbukaan pemerintah untuk sama-sama berdiskusi mencari jalan keluar terbaik,” Kata Sekda Mabar Fransiskus Sales Sado

    Seperti diketahui sebelumnya, PMKRI Cabang Ruteng melakukan Aksi di depan Kantor Bupati Manggarai Barat, menuntut agar pembangunan Proyek Geotermal segera dihentikan.

    Bersama Warga Wae Sano, PMKRI Ruteng mendesak Menteri ESDM agar segera menghentikan  proses Ekstraksi Panas Bumi di Wae Sano dan WKP lain di Flores serta memcabut semua izin panas bumi yang telah dikeluarkan.

    Ketua PMKRI Ruteng, Nardi Nandeng menjelaskan penolakan PMKRI terhadap Proyek Geothermal karena dinilai mengganggu ruang lingkup hidup Masyarakat, di antaranya, titik pengeboran dekat rumah warga, kuburan, sarana pendidikan, bahkan mata air.

    Selain itu, PMKRI cabang ruteng mendesak Bank Dunia membatalkan kerjasama dan pemberian hibah kepada PT SMI (termasuk PT Geo Dipa Energi) dan menghentikan seluruh proses yang telah berjalan.

    PMKRI juga mendesak Kantor Staf Kepresidenan (KSP) berhenti terlibat dalam urusan Proyek Panas Bumi di Wae Sano, Kecamatan Sano Nggoang.