Kasasi Ditolak, Muhammad Achyar Tetap Di Penjara 8 Tahun -->

Kasasi Ditolak, Muhammad Achyar Tetap Di Penjara 8 Tahun

Patung Bernyawa
Kamis, Februari 24, 2022

    Permohonan Kasasi terdakwa kasus tanah 30 hektar di Karangan, Labuan Bajo Muhammad Achyar resmi ditolak Mahkamah Agung.

    Kasasi Ditolak, Muhammad Achyar Tetap Di Penjara 8 Tahun


    LB-Harianflobamora.com-Upaya Kasasi yang dilakukan Muhammad Achyar, terpidana kasus penggelapan aset tanah pemerintah di Karangan, Labuan Bajo menemui jalan buntu.

    Pasalnya, Mahkamah Agung (MA) memutuskan menolak upaya kasasi yang dilakukan Muhammad Achyar pasca penetapan Pengadilan Tinggi Kupang pada 25 Agustus 2021 lalu.

    Putusan itu ditetapkan MA pada 9 Februari 2022 yang kemudian dieksekusi pada 23 Februari 2022 di Rutan Kelas IIB Kupang oleh jaksa Eksekutor S. Hendrik Tiip dan Nurcholis.

    Menurut Hendrik Tiip, Majelis Hakim Mahkamah Agung telah menolak Kasasi dari terdakwa Muhammad Achyar Maupun oleh JPU.

    Putusan Mahkamah Agung ini dipimpin oleh Dr. Suhadi, SH.,MH selaku ketua dan Suharto, SH.,M.Hum Serta H. Ansori, SH.,MH selaku anggota Majelis Hakim

    Bagi terdakwa Muhammad Achyar, akan menjalani Pidana Penjara selama 8 Tahun dan Denda Rp 400.000.000 subsidair 3 Bulan kurungan sesuai Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 15/pid.Sus-TPK/2021/PT. Kupang, tanggal 25 Agustus 2021,” Ujar S Henderik Tiip

    Alur Kasus Penjualan Aset Yang Menjerat Pengacara Muhammad Achyar

    Melansir dari Floresa.co, Dalam Kasus yang melibatkan beberapa Tokoh penting, termasuk juga mantan Bupati Manggarai Barat Agustinus CH Dulla ini, Peran Muhammad Achyar adalah sebagai salah satu pembeli atau pemilik Tanah di Karangan.

    Dalam memuluskan rencana penjualan tanah itu, Muhammad Achyar awalnya menggunakan alas Hak atas nama Abdullah Tengku Daeng Malewa untuk dijual kepada Gories Mere dan Sukarni Ilyas.

    Saat itu, Achyar disebut telah menerima Uang sebesar Rp 500 Juta Rupiah, sebagai Uang Muka dari harga total 3 Miliar untuk Tanah seluas 3 Hektare yang dijualnya kepada Gories Mere.

    Namun, karena Badan Pertanahan Nasional (BPN) Mabar tidak mau menerbitkan Sertifikat Tanah itu, maka Achyar dan Gories menemui Bupati Agustinus CH Dula

    Sekitar Januari 2018, Pertemuan Antara Achyar, Bupati, dan Kepala BPN berlangsung. Dalam pertemuan itu, I Gusti Made Anom sebagai Kepala BPN tetap bersikeras tidak mau mengeluarkan Sertifikat atas Tanah yang diajukan Achyar.

    Alasan Kepala BPN Mabar yang dijabat oleh I Gusti Made Anom tidak mau menerbitkan Sertifikat Tanah yang diajukan Achyar disebabkan Lokasi itu menurut BPN adalah Tanah Pemerintah.

    Bupati Dula kemudian mengeluarkan Surat pernyataan yang menyatakan bahwa Pemda Mabar tidak berminat lagi atas Tanah 30 Hektar tersebut.

    Berbekal Surat itu, Achyar lagi-lagi hendak mengajukan Sertifikat ke BPN Mabar namun kali ini melalui Caitano Soares, seorang Pegawai BPN Mabar Kala itu yang juga sudah di pidanakan dalam Kasus ini.

    Atas arahan Soares, Achyar kembali mengajukan Sertifikat ke BPN Mabar untuk Lokasi yang sama tapi bukan lagi 3 Hektar melainkan 5 Hektar serta Alas Hak yang dipakai bukan lagi Abdullah Tengku Daeng Malewa tetapi atas nama Muhammad Adam Djuje dan Permohonan Sertifikat bukan lagi Gories melainkan atas nama David Andre Pratama.

    Permohonan itu kembali ditolak oleh Kepala BPN Mabar dengan dalih yang sama yakni Tanah tersebut adalah Tanah Milik Pemerintah. Namun diketahui, Soares tetap memprosesnya.

    Belum selesai disitu, atas dasar Penerbitan Surat oleh Mantan Bupati Gusti Dula, David kemudian mendirikan Villa di Lokasi yang diklaim itu serta Pagarnya dibangun oleh Djuje.

    Achyar dan seorang pengacara bernama Gabriel Mahal juga diketahui sempat memasang Plang di atas Tanah itu dengan Tulisan Tanah ini Milik Djuje dan berada di bawah pengawasan mereka.

    Belakangan, setelah kasus ini diusut oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi NTT, Papan nama itu kemudian di coret.

    Kasus ini sendiri menyeret sejumlah nama seperti Marten Deo (Mantan Kepala BPN Mabar), Abdullah Nur (Mantan Camat Komodo), Ambrosius Syukur (Mantan Kepala Bagian Tata pemerintah Mabar), Theresia Koro (Seorang Notaris), Andi Riski Nur Cahya (Mantan Anggota DPRD Mabar), Serta Agustinus CH Dula (Mantan Bupati Mabar) dan beberapa orang lainnya yang masih menanti putusan Kasasi.