Polda NTT Sebut Demo Cipayung Tidak Berizin, Mendagri Tito: Demo Tak Perlu Izin, Ini Bukan Zaman Orba -->

Polda NTT Sebut Demo Cipayung Tidak Berizin, Mendagri Tito: Demo Tak Perlu Izin, Ini Bukan Zaman Orba

Patung Bernyawa
Rabu, September 08, 2021

    Harianflobamora-Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Rishian Krisna B memberikan penjelasan terkait Aksi Demo yang dilakukan Aliansi Mahasiswa Cipayung beberapa waktu yang lalu di Depan Polda NTT.

    Aksi Demo Kelompok Mahasiswa Cipayung di Depan Polda NTT 

    Aksi Demo yang di Lakukan Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus itu, untuk menuntut agar Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor B. Laiskodat, meminta Maaf Kepada masyarakat NTT terkait Kerumunan yang terjadi di Desa Otan, Pulau Semau NTT.

    Akan tetapi, Aksi yang dilakukan oleh Gabungan Organisasi Mahasiswa dari HMI, PMKRI, GMNI, GMKI, IMM dan PMII ini tidak mendapat Izin dari Kepolisian.

    Dalam keterangannya, Kabid Humas Polda NTT menegaskan, Pihaknya tidak pernah mengeluarkan Izin untuk Aksi Demo yang dilakukan Kelompok Mahasiswa Cipayung Plus

    "Polri Tidak mengeluarkan Izin untuk Aktivitas itu (Demo Aliansi Mahasiswa Cipayung)," Jelas Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Rishian Krisna Pada Antara di Kupang, Kamis (2/9/2021)

    Mantan Kapolres TTU ini mengatakan, Kelompok Cipayung Plus sebelumnya memberikan surat pemberitahuan Unjuk Rasa Ke Polres Kupang Kota

    Namun, Pihak Pores Kupang Kota menolak dengan alasan masih situasi Pandemi Covid-19 dan Kota Kupang masuk dalam penerapan PPKM Level 4.

    Akan tetapi, Meski tidak mengeluarkan Izin Aksi, Kapolres Kupang Kota tetap menurunkan sebanyak 100 Personel untuk mengawal Aksi Demo yang dilakukan Mahasiswa.

    Terkait Hal itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang juga Pernah menjabat sebagai Kapolri, sudah pernah memberikan pernyataan jika Aksi Demo tidak perlu Izin Kepolisian

    Tito bahkan Berkata, Indonesia telah mengalami Demokratisasi yang dibuktikan dengan Aksi Demonstrasi sehingga Aksi demo tak perlu mengajukan Izin seperti pada masa Orde Baru.

    "Itu membuka Ruang kebebasan berpendapat. Orang demo Cukup memberitahu, Tanpa perlu Izin, dan Polisi Wajib mengamankan," Ujar Tito Pada Rapat Koordinasi Nasional tahun 2020 Lalu.

    Meski Begitu, Tito menyebutkan Kepolisian berwenang membubarkan Demonstrasi jika ada pelanggaran. "Demo kalau melanggar Baru dibubarkan," Ujar Mendagri Tito Karnavian

    Lebih lanjut Tito mengatakan Indonesia sendiri telah menjamin Hak berkumpul dan berserikat bagi Warga masyarakatnya.

    "Ada UU Keormasan dan lain-lain yang mebuat Organisasi-organisasi boleh tidak perlu untuk mendapatkan Izin, Cukup mendaftar. Boleh mendaftar, Boleh tidak," Lanjut Mantan Kapolri ini.

    Namun, perlu diingat bahwa, situasi Saat Indonesia ini Sedang menghadapi Pandemi Covid-19 kemungkinan Hal itu perlu dipertimbangkan kembali mengingat aturan Protokol Kesehatan yang diterapkan Pemerintah.