Apakah Istri Wajib Melunasi Utang Suami Yang Sudah Meninggal? Simak Penjelasan Hukumnya

Apakah Istri harus membayar utang suami yang dibuat tanpa persetujuannya? Simak ulasan hukumnya dibawah ini.

Mariantji Manafe

Harianflobamora-Seorang Ibu Rumah Tangga bernama Mariantji Manafe asal kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, NTT terkejut saat menerima surat dari Bank yang isinya memberitahukan agar melunasi uang pinjaman sebesar Rp 224 Juta.

Uang itu adalah utang dari almarhum suaminya yang meninggal pada 2018 lalu. Padahal, Ariantji mengaku tidak pernah terlibat dalam penandatanganan Akad Kredit saat utang tersebut disetujui.

Lantas, apakah Istri wajib membayar Utang almarhum suami yang dibuat Tanpa persetujuan bersama?

Setiap harta benda yang di peroleh suami atau istri selama masa perkawinan menjadi harta milik bersama.

Kecuali harta benda yang diperoleh sebelum masa perkawinan (Harta Bawaan), Hadiah, atau warisan sepenuhnya di bawah penguasaan masing-masing suami atau Istri.


Hal itu di atur oleh Undang-undang, sebagaimana tertuang dalam pasal 35 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Berikut Pernyataannya;

Pasal 35

(1) harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama.

(2) Harta Bawaan dari masing-masing suami dan Istri dan harta benda yang di peroleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Harta bersama tidak hanya terbatas uang, Benda atau aset lainnya yang di peroleh selama masa perkawinan melainkan kepada seluruh utang atau kerugian yang diperoleh selama masa perkawinan

Hal ini juga sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam pasal 163 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi;

Pasal 163

Semua Utang kedua Suami istri itu bersama-sama yang dibuat selama perkawinan, harus dihitung sebagai kerugian bersama. Apa yang dirampas akibat kejahatan salah seorang dan suami istri itu, tidak termasuk kerugian bersama itu,

Pengecualian terhadap ketentuan penentuan harta bersama seperti diatur dalam KUHPerdata dan UU Perkawinan dapat dilakukan apabila para pihak membuat perjanjian perkawinan yang di dalamnya memuat ketentuan yang mengesampingkan ketentuan harta dalam KUHPerdata dan UU Perkawinan

Pasca putusan mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015 tanggal 27 oktober 2016, perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan maupun selama masa perkawinan

Utang Suami Yang Tanpa Persetujuan Istri

Suatu utang dalam masa perkawinan harus dibedakan apakah utang tersebut merupakan utang pribadi atau bersama.

Prof Subekti dalam bukunya berjudul “Pokok-pokok hukum perdata” Secara garis besar membedakan antara utang pribadi suami/istri dengan utang bersama suami atau Istri

Prof Subekti menulis, Utang Pribadi adalah utang yang dibuat oleh suami/istri terkait dengan kepentingan pribadinya.

Contoh kasus, Suami meminjam uang di Bank untuk memperbaiki rumah pribadi yang merupakan harta bawaannya sebelum menikah

Sementara utang bersama adalah utang yang terjadi untuk kepentingan bersama, sebagai Contoh untuk membeli kebutuhan makan dan minum sehari-hari

Utang Pribadi oleh suami dapat dibuat Sendiri tanpa persetujuan bersama dengan istri dan pertanggungjawabannya melekat pada diri pribadi yang berutang

Tanpa bisa dibebankan kepada harta pribadi istri atau harta bersama suami dan istri. Utang bersama juga hanya bisa dilakukan atas persetujuan bersama.

Seperti yang sudah ditetapkan dalam pasal 36 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak,”

Dalam Pratik peradilannya, setiap tindakan hukum terhadap harta bersama yang dilakukan istri atau suami tanpa persetujuan keduanya, maka tindakan hukum tersebut dapat dinyatakan tidak sah menurut hukum.

Hal itu juga sesuai dengan Yurispudensi Mahkamah Agung No. 2691 PK/Pdt/1996 tanggal 18 September 1998 dalam pertimbangannya menyatakan

Karena belum ada persetujuan istri maka tindakan tergugat I membuat perjanjian tersebut tidak sah menurut hukum”

Tidak ada komentar

Gambar tema oleh merrymoonmary. Diberdayakan oleh Blogger.