Halaman Facebook

Lanjut Rabu, Gusti Dula di Tuntut 15 Tahun Penjara, Denda Rp 1 Miliar

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tupikor) Kupang kembali menggelar sidang kasus dugaan pengalihan aset Daerah seuas 30 Ha di Karanga, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat-NTT, Senin (21/6/2021)

Agustinus CH Dula ( Mantan Bupati Manggarai Barat tersangkut Kasus)

Sidang yang beragendakan pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) itu untuk terdakwa mantan Bupati Manggarai Barat Agustinus CH Dula pada Kasus Tanah Karanga, Labuan Bajo yang merugikan Negara sebesar 1.3 Miliar.

Dalam amar Tuntutannya, JPU menegaskan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindakan melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan merugikan keuangan negara.

Sidang pembacaan tuntutan JPU sendiri di pimpin oleh Majelis Hakim Wari Juniati di dampingi hakim anggota Ibnu Kholiq dan Gustaf Marpaung.

Sementara dari pihak Jaksa Penuntut Umum, Harry C Franklin sebagai ketua, Hendrik Tiip dan Emi Jehamat serata  Hero Arfi.

Dalam pembacaan Tuntutan, Terdakwa Gusti Dula di tuntut 15 tahun penjara dan Denda sebesar Rp 1 Miliar dengan Subsidair kurungan selama 6 bulan.

Menurut Jaksa, perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana telah di atur dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU No 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidan Korupsi.

Gusti Dula saat hendak menaiki Mobil Tahanan Kejaksaan

Usai JPU membacakan Tintutan Hakim Ketua Wari Juniati, Langsung menunda persidangan hingga Rabu (23/6/2021) dengan agenda pembacaan pledoi atau pembelaan dari kuasa hukum terdakwa

Seperti di ketahui sebelumnya, Mantan Bupati 3 periode Manggarai Barat Agustinus CH Dula di tingkap oleh Kejaksaan Tingi (Kejati) NTT di Labuan Bajo.

Dia di tangkap karena di duga menggelap aset Pemerintah Daerah Manggarai Barat di Karanga Labuan Bajo seluas 30 Hektar.

Gusti Dula tidak sendirian dalam kasus Tanah Pemda ini, sebelum Gusti di amankan, Jaksa di ketahui telah mengamankan 16 orang lainnya yang juga tersangkut dalam kasus Tanah adat hasil penyerahan tersebut.