Keterangan DPR dan Pemerintah Belum Mampu Mematahkan Argumen Para Pemohon Uji Formil UU Cipta Kerja -->

Keterangan DPR dan Pemerintah Belum Mampu Mematahkan Argumen Para Pemohon Uji Formil UU Cipta Kerja

Senin, Juni 21, 2021

    Kamis, 17 Juni 202, Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan sidang gugatan UU Cipta Kerja. Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan DPR dan Presiden dalam agenda sidang pengujian formil UU Cipta Kerja.

    Pimpinan DPR memberikan kuasa hukum kepada Ketua dan anggota Komisi III DPR. Sedangan Presiden memberikan kuasa hukum kepada 10 menteri (Menko Ekon, Menko Polhukam, Menkeu, Menaker, Men Hukum dan HAM, Menesdm, Men ATR/Ka BPN, Men PUPR, Menhub, dan Men LHK). Menurut Senior Advisor  Indonesian Human Right Commite for Social Justice (IHCS); Gunawan, Komposisi ini adalah hal yang baru dalam sejarah republik maupun sejarah persidangan di Mahkamah Konstitusi. 

    Laki-laki yang biasa disapa Bung Gunawan ini menilai, pada satu sisi keseriusan ini patut diapreasiasi, akan tetapi di kutub yang lain, Yang Mulia Hakim Konstitusi menyatakan keterangan DPR dan Pemerintah belum mampu mematahkan argumen para pemohon uji formil UU Cipta Kerja. DPR sendiri belum menyerahkan keterangan tertulis dan alat buktinya.

    Lebih lanjut Gunawan menjelaskan,  soal kehadiran stakeholder dalam pembahasan naskah akademik UU Cipta, proses komunikasi dengan DPD, perubahan halaman UU Cipta Kerja, Omnibus Law sebagai prosedur pembentukan UU Cipta Kerja  menjadi pertanyaan Majelis Hakim Konstitusi. 

    Sidang selanjutnya akan dihelat pada hari Kamis 24 Juni 2021 dengan  agenda mendengar keterangan ahli dan saksi. 

    Pria berkaca minus ini menginformasikan bahwa persidangan akan diputus 60 hari kerja sejak tanggal 17 Juni 2021. 

    "Salam demokrasi dan hidup rakyat" tulis pria berkacamata minus ini di akun facebooknya

    Menko Ekonomi Membacakan Keterangan Pemerintah pada Sidang Uji Formil UU Cipta Kerja

    .