Halaman Facebook

Setelah 5 Orang Tewas, OPM Papua Mulai Ketakutan Minta Gubernur dan Gereja Tolak Agresi Militer TNI

HarianFlobamora-Sayap Organisasi Gerakan Papua Merdeka (OPM) TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) mulai ketakutan setelah Jokowi mengeluarkan perintah penangkapan.

Surat OPM TPNPB Papua yang tulis 27/4/2021

TPNPB kerap kali membawa embel-embel pejuang kemerdekaan bagi rakyat papua namun beraksi seperti begal dan rampok tak beradab

Berbagai aksinya antara lain membakar rumah warga, gedung sekolah, menembak 2 guru, 1 murid SMA dan yang paling baru adalah Kabinda Papua serta 1 orang anggota Brimob pada Selasa (27/4/2021) selasa kemarin.

Geram dengan aksi kelompok kriminal ini, ahirnya presiden Jokowi memerintahkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo untuk menangkap semua KKB atau TPNPB Papua

"Saya telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB" ujar Jokowi (26/4/2021)

Jokowi juga semakin menegaskan perintahnya dengan mengatakan tidak ada tempat bagi kelompok kriminal bersenjata di Negara ini.

"Saya tegaskan tidak ada tempat bagi kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah papua maupun di seluruh pelosok tanah Air" ujar Jokowi

Sementara itu, Operasi militer besar-besaranpun akan di siapkan pemerintah untuk menindaklanjuti perintah jokowi tersebut

Menanggapi Hal itu Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jendral TNI Achmad Riad menyampaikan siap membantu polisi dalam menangkap KKB di Papua.

"Intinya kami (TNI) siap untuk menangkap seluruh anggota KKB. Kami menunggu keputusan politik Jokowi selanjutnya" 

Tentang kemungkinan Operasi MiliterBesar-besaran TNI Riad menyampaikan akan menunggu keputusan pemerintah selanjutnya.

Belum juga melaksakan Operasi itu di laksanakan OPM buru-buru sudah mengirim surat ke menanggapi Aksi Militer TNI-Polri tersebut.

Mereka mengatakan pengirim Pasukan besar-besaran ke Papua tidak boleh di lakukan dan melanggar HAM.

Mereka juga ingin menempuh jalur perundingan dengan pemrintah melalui sebuah surat dari Kantor Pusat Perjuangan Bansar Papua, OPM TPNPB Viktoria.

Namun anehnya, dalam permintaan mereka Hukum dan HAM yang di pakai adalah hukum Internasional sementara mereka masih berada di wilayah Teritorial indonesia.

Berikut adalah bunyi surat yang di Kirim OPM melansir dari akun Instagram @infokomando


Berdasarkan pernyataan presiden republik indonesia MR. Jokowidodo dan Ketua MPR RI. paskah PENEMBAKAN KADIN BIN PAPUA, oleh pasukan Khusus TPNPB OPM, maka president republic indonesia dan Ketua MPR RI

Mendesak TNI POLRI untuk melakukan operasi militer di provinsi Papua dan Papua Barat, maka kami sebagai penanggung jawab politik organisasi Pejuang Bangsa Papua hendak menyampaikan beberapa Hal penting, sebagai berikut:

PERTAMA: OPM sebagai Organisasi induk perjuangan bangsa papuan untuk kemerdekaan dan kedaulatan Bangsa Papua secara terbuka bertanggung jawab terhadap perang TPNPB di seluruh teritorial West Papua

KEDUA: KONFLIK SENJATA antara TPNPB OPM melawan TNI POLRI hanya dapat di selesaikan melalui perundingan yang bermartabat dan demokratic berdasarkan berdasarkan ketentuan dan aturan internasional oleh kedua actir utama yaitu OPM dan NKRI,

Maka itu president rebuplic indonesia dan Ketua MPR RI tidak boleh instruksikan TNI POLRI melakukan Operasi Militer di West Papua.

Hal tersebut merupakan pelanggaran KONSTITUSI dan Pelanggaran HAM berat oleh NKRI bagi Bangsa Papua

KETIGA: Disampaikan kepada Gubernur PAPUA dan PAPUA BARAT, DPR, MPR dan seluruh seluruh Bupati bupati dan organisasi sipil perjuangan bangsa papua, 

Dewan gereja papua, organisasi mahasiswa, organisasi masyarakat dan adat papua, seluruh lembaga kemanusiaan di papua secara bersama dapat mengeluarkan statement politik untuk MENOLAK INVASI MILITER DAN OPERASI MILITER TNI POLRI ke Papua dan 

selanjutnya semua pihak untuk menekan pemerintah republik indonesia secara demokratik dapat berunding bersama OPM sebagai penanggung jawab politik dan actor utama KONFLIK di tabah papua.

KONFLIK SENJATA HANY DAPAT DI SELESAIKAN MELALUI PERUNDINGAN INTERNASIONAL YANG DEMOKRATIK DAN BERMARTABAT ANTARA KEDUA ACTOR UTAMA YAITU OPM DAN NKRI.

Surat ini di keluarkan tanggal 27 April 2021 dari kantor pusat perjuangan bangsa papua, markas besar OPM TPNPB victoria.