Resmi, Pemerintah Tetapkan KKB Papua Sebagai Teroris

HarianFlobamora-Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD Resmi menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua Sebagai Teroris.

Menko Polhukam Mahfud MD

Mahfud MD memastikan pemerintah telah mengkategorikan KKB Papua serta seluruh organisasi dan orang-orang tergabung di dalamnya sebagai Teroris.

Pemerintah dalam Hal ini di wakili oleh Menko Polhukam Mahfud MH bahkan juga melabeli pendukung dan sinpatisan yang ikut berjuang di dalam gerakan tersebut sebagai Teroris

"Pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan Kekerasan Masif di kategorikan sebagai Teroris" Ujar Mahfud MD dalam Konfrensi Pers di Jakarta, Kamis (29/4/2021)

Penetapan situasi ini katanya, sejalan dengan pernyataan sejumlah Tokoh dan Organisasi seperti Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, Polri hingga MPR

"Apa yang di lakukan oleh KKB dan segala nama organisasinya dan orang-orang yang berafiliasi dengannya adalah tindakan teroris" kata Mahfud melansir dari CCN Indonesia

"Dan fakta bahwa banyak tokoh masyarakat dan adat Papua yang datang ke kantor Kemenko Polhukam serta pimpinan Resmi papua yang 

Menyatakan dukungan kepada pemerintah untuk melakukan hal yang di perlukan, guna menangani tindak kekerasan yang muncul belakangan di Papua" ungkap Mahfud

Oleh karena itu lanjut Mahfud, sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, KKB sudah sepatutnya masuk dalam kategori Teroris

"Ini sesuai dengan Ketentuan Undang-undang nomor 5 tahun 2018 dimana yang di katakan Teroris itu adalah siapapun orang yang mengancam, menggerakan dan mengorganisasi terorisme" ujar Mahfud

"Sedangkan terorisme adalah setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan korban secara masal" jelas mahfud

Komnas HAM Kecewa Dengan Penetapan KKB Sebagai Teroris

Surat dari TPNPB OPM dari Kantor Pusat OPM

Penetapapan KKB Papua sebagai organisasinTeroris rupanya membuat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Galau Berat.

Komnas HAM menyayangkan Sikap pemerintah yang terkesan buru-buru menetapkan KKB Papua menjadi Teroris tanpa membuka kesempatan untuk berdialog terlebih dahulu.

Komnas HAM menilai penerapan Hukum yang transparan dan adil jauh lebih penting daripada label teroris.

Melalui Wakil Ketua Eksternal Amiruddin Al Rahab  Komnas HAM menyapaikan rasa kecewanya terhadap keputusan tersebut.

Menurutnya, Penerapan Hukum ysng transparan, dan bertanggung jawab menjadi jalan penyelesaian yang lebih penting di utamakan daripada pemberian label teroris kepada KKB Papua.

"Kalau hari Pak Menko mengumumkan jalan keluarnya dengan menambah label teroris, saya terus terang merasa kecewa dengan itu" Ujar Amiruddin Melansir dari AntaraNews (29/4/2021)

Lebih lanjut, Amiruddin justru mengkwatirkan adanya eskalasi kekerasan yang ada di lapangan karena pelabelan itu.

"Saya katakan ini semua karena KKB itu sesuatu yang tidak jelas. Apa itu KKB. Dimana alamat KKB. KKB itu bukan Organisasi" terangnya

Apa yang di katakan Amiruddin ini seperti belum sempat mendapatkan Informasi tentang Sepucuk Surat yang di kirim atas nama TPNPB OPM beberapa hari yang lalu yang isi meminta agar masyarakat papua menolak Operasi Militer Besar-besaran yang akan di lakukan TNI disana.

Entahlah. Peristiwa papua adalah sebuah peristiwa yang sudah lama terjadi dan berkesinambungan. Do,a kita adalah Semoga kekerasan di Papua cepat terhenti.

Tidak ada komentar

Gambar tema oleh merrymoonmary. Diberdayakan oleh Blogger.