Halaman Facebook

Reshuffle Mentri, Rafly Harun: Sampai Kapanpun Ahok Tidak Bisa Jadi Menteri

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

Kabar tentang Reshuffle Menteri terus mengemuka beberapa hari terahir karena ada penggabungan Mentri yakni Kementrian Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Dikbud/Ristek) Sereta kementrian Investasi/Kepala BKPM.

Kabar penggabungan lembaga kementrian ini tentu akan berkaitan Posisi mentri yang akan bergeser Pula.

Sejumlah namapun senter di kabarkan berpeluang menduduki kursi Mentri.

Satu yang paling banyak di perbincangkan adalah Komisaris PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok

Komentar Rafly Harun Jika Ahok Terpilih Jadi Mentri

Mendengar Ahok kemungkinan akan menjadi Mentri Rafly Harun langsung merespon dengan Komentar-komentarnya lewat Kanal Youtube

Ahli Hukum Tata Negara ini seperti mengetahui dan meyakini bahwa Ahok tidak akan mungkin jadi Mentri.

"Bahwa normalnya reshuffle adalah Hak progratifnya presiden, tentu presidenpun harus menjaga etika politik,  paling tidak mendengarkan pertimbangan wakil presiden," ujar Rafly sperti yang ada dalam Channel Youtubenya Rafly Harun


Rafli juga mengatakan, sesuai ketentuan undang-undang Ahok tidak bisa menjadi menteri karena statusnya memjadi mantan Napi.

Rafly menyebutkan pada pasal 22 UU Kementrian Negara mengatur tentang syarat-syarat Mentri

Bunyinya sebagai Berikut.
Untuk dapat di angkat sebagai Mentri seorang calon harus memenuhi persyaratan Warga Negara Indonesia. Ahok memehu syarat

Dari semua pesyaratan Ahok bisa memenuhi syarat kecuali poin F yakni tidak pernah di Pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang di ancam lima tahun atau lebih, ungkap Rafly

Mengacu pada peraturan tersebut, maka menurut Rafly sampai kapanpun ahok tidak bisa menjadi mentri selama Undang-undangnya tidak di rubah

"Jadi Ahok sudah pernah di penjara walaupun dua tahun tapi ancaman hukumannya adalah lima tahun" ungkap Rafly

Untuk di ketahui sebelumnya nama ahok sempat di usulkan oleh Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA) Fadli Harahab

Menurut Fadli, Ahok layak menduduki jabatan salah mentri karena faktor pengalaman dan kecerdasan.

"Kementrian Iventasi Ahok cocok sepertinya. Selain pengalaman, ahok juga di sebut masuk Tim perumusan Ibu Kota Baru.

Disini peran mentri di uji bagaimana menarik investor masuk meramaikan ibu kota tanpa melupakan Daerah atau Provinsi lain" Ujar Fadli

Bocorab Dari KSP Ali Mochtar Ngabalin

Tenaga Ahli utama Kedeputian Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menilai, kemungkin presiden akan tetap memasang pejabat lama dalam Nomenklatur kementrian tersebut

Yakni Nadiem Makarim untuk mentri Dikbud/Ristek, Serta Bahlin Lahadalian untuk mentri Investasi/Kepala BKPM

"Sebetulnya Mentri-mentri milenial ini kan presiden sudah tahu mereka memiliki prestasi termasuk pak Bahlil dan Mentri Mas Nadiem"

Ini orang-orang berprestasi yang sudah di ketahui presiden jadi ngk usak Ragu," kata Ngabalin saat di hubungi Rabu (14/4/20121)

Mengenai kemungkin pergantian mentri selain dua nama tersebut, Ngabalin memilih untuk tidak berkomentar.

Menurutnya Presiden memiliki Hak preogratif untuk memilih mentri sesuai dengan kebutuhan yang butuhkan bangsa dan Negara tandasnya.