Polri Pastikan Jozeph Paul Zhang Masih Resmi Berstatus WNI -->

Polri Pastikan Jozeph Paul Zhang Masih Resmi Berstatus WNI

Patung Bernyawa
Selasa, April 20, 2021

    Jozeph Paul Zhang atau Sindy Paul Soerjomoelyono

    Jozeph Paul Zhang kembali menjadi sorotan dalam beberapa hari terahir karena pernyataannya tentang status kewarganegaraan.

    Dalam sebuah live Zoom, Jozeph menyampaikan kalau dirinya sudah melepas kewarganegaraannya dan hukum yang akan berlaku pada kasusnya tidak lagi menggunakan hukum indonesia melainkan hukum eropa.

    Namun polri menegaskan bahwa Jozeph Paul Zhang masih berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) dan tidak pernah tercatat mengganti kewarganegeraan.

    "Iya (WNI). Datanya seperti itu. Sejak tahun 2017 hungga April 2021, tidak terdapat nana JPZ dalam data WNI yang akan menggati kewarganegaraan." Ujar PDHP Kombes Ahmad Ramadhan (20/4/2021)

    Ahmad membeberkan rincian data orang-orang yang mengganti kewarganegaraan di jerman sejak 2017 namun menurut dia tidak ada nama Jizeph Paul Zhang atau Sindy Paul Soerjomoelyono di dalamnya.

    Hasil koordinasi penyidik dengan atase Polri pada KBRI Berlin di Jerman, dan di dapat data imigrasi serta informasi, detailnya sebagai berikut.

    Di tahun 2018 ada 65 orang, tahun 2019 50 orang, tahun 2020 61 orang dan sampai bulan april 2021 ada 4 orang" Tuturnya

    "Sekali lagi data tersebut tidak ada nama Joseph Paul Zhang (JPZ)" lanjut Ahmad

    Dengan demikian lanjut ahmad, JPZ wajib mengikuti hukum yang berlaku di indonesia.

    "Artinya apa?, melihat data tersebut JPZ nasih berstatus WNI dan memiliki hak dan kewajiban mengikuti aturan hukum yang berlaku di indonesia" tutupnya

    Seperti di ketahui sebelumnya, Jozeph Paul Zhang sempat mengaku telah melepas status kewarganegaraannya namun pernyataan di bantal Polri dan mengatakan JPZ masih WNI.

    "Infonya demikian" uajar Kabareskrim Polri Komjen Agus Adrianto saat di mintai konfirmasi selasa (20/4/2021)

    Jozeph Paul Zhang sendiri sudah di tetapkan menjadi tersangka Senin (19/4/2021) dalam kasus ujaran kebencian dan penodaaan agama.