Ketua MPR RI Menolak Minta Maaf dan Tarik Ucapan Soal KKB, Tugas Saya Memberi Semangat Bukan Menjadi Penghianat

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Papua mendesak Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo

Menarik kembali pernyataan yang meminta pemerintah dan Aparat menumpas Kelompok Bersenjata di papua dengan mengesampingkan Hak Asasi Manusia (HAM)

Koalisi juga meminta Pria yang akrab di sapa Bamsoet untuk meminta maaf atas ucapannya

"Kami mendesak kepada Bapak H Bambang Soesatyo, SE, MBA sebagai ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia untuk menarik pernyataan bapak tersebut

Menyatakan permohonan maaf secara terbuka kepada publik dan mendorong pemrintah menyelesaikan akar masalah di Papua dengan cara-cara dani" Tulis Koalisi dalam surat terbuka yang terbit pada tanggal (28/2021)

Koalisi menilai pernyataan Bamsoet tak mencerminkan kepribadian dan etika yang baik selaku pimpinan MPR.

Menurut Koalisi, merujuk peraturan MPR Nomor 2 tentang peraturan kode etik MPR, secara etik setiap anggota MPR di tuntut untuk juga menjunjung nilai Hak Asasi Manusia

Sementara itu disisi lain Bambang Soesatyo menyatakan tidak akan menarik kembali pernyataannya.

Menurutnya Penembakan dan pembunuhan yang terjadi di papua yang mengorbankan Banyak Prajurit dan Rakyat kecil tidak boleh terjadi lagi.

"Saya tidak akan menarik kembali pernyataan saya. Tugas saya memberi semangat bukan menjadi penghianat. Negara tidak Boleh tunduk" Ujar Bamsoet kepada Wartawan (29/4/2021)

Meski Demikian Koalisi tetap mendesak Bamsoet untuk menarik Pernyataannya dan mengajak wartawan untuk membuka Informasi Seluas-luasnya

Karena menurut Koalisi, selama ini Masyarakat sipil dan wartawan sulit mendapatkan informasi Real tentang keadaan sebenarnya yang terjadi di Papua

Lebih lanjut Koalisi mengingatkan banyak tragedi Hak Asasi Manusia yang terjadi bertahun-tahun di papua akibat operasi keamanan

Seperti peristiwa Wasior, Pembunuhan Ketua Presidium Dewan Papua Theys Eluay 2001, peristiwa Wamena 2003, Peristiwa Paniai 2004, Pembunuhan Luther Zanambani, Apinus Zanambani dan Pendeta Yeremia pada 2020 dan berbagai tragedi lainnya yang mengancam keselamatan Masyarakat Sipil.

Meski begitu Koalisi Memahami Aparat keamananpun turut menjadi korban, Termasuk penembakan Kabinda Papua Brigjen I Gusti Putu Denny Karya Nugraha.

Koalisi meminta perlunya evaluasi operasi keamanan di Papua, Khususnya pengerahan personil TNI, Rentetan Kekerasan yang terjadi menurut Koalisi membuktikan ketidak efektifan pengerahan Pasukan untuk menyelesaikan konflik.

Tidak ada komentar

Gambar tema oleh merrymoonmary. Diberdayakan oleh Blogger.