Jika HAM Untuk Nyawa Pemberontak, Bagaimana Dengan Nyawa TNI? -->

Jika HAM Untuk Nyawa Pemberontak, Bagaimana Dengan Nyawa TNI?

Patung Bernyawa
Selasa, April 27, 2021

    Presiden Jokowidodo mengeluarkan pernyataan kepada panglima TNI Masekal Hadi Tjajanto untuk menangkap semua Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua

    Foto By editor Pikiran Rakyat

    Pernyataan itu di keluarkan Jokowi menyusul kejadian yang menimpa Kabinda Papua I Gusti Putu Denny Karya Nugraha dua hari lalu di kampung Dambet, Distrik Beoga.

    Duka kembali menghampiri Tentara Nasional Indonesia namun Tidak bagi Komnas HAM, mereka sepertinya tidak ada urusan dengan Duka TNI atau Bejatnya perlakuan Pemberontak yang terus menerus menggugurkan satu persatu prajirit terbaik bangsa ini.

    Bahkan secara lembagapun Komnas HAM Sepertinya hanya fokus Ingatkan pemerintah, karenanya tidak ditemukan ucapan bela sungkawa kepada Kabinda Putu Denny dari Lembaga ini.

    Terbaru Komnas HAM kembali ingatkan pemerintah terkait potensi pelanggaran HAM terhadap penanganan KKB Papua

    Prajurit yang di gerogoti satu persatu oleh KKB mungkin tidak akan di anggap pelanggaran HAM oleh komnas HAM karena masih menang jumlah dan unggul peralatan perang.

    Tapi dengan Gugurnya satu persatu prajurit tersebut secara terus menerus apakah bukan pelanggara HAM?

    Lantas kenapa Komnas HAM hanya ingatkan pemerintah? Apakah pemerintah tidak boleh membersihkan pembangkang Negara yang tidak lagi taat hukum?

    Saat mereka di tangkap karena melawan Negara ada Potensi Pelanggaran HAM namun saat kelompok Kriminal atau Saparatis Membantai Prajurit terbaik Bangsa HAM Diam.

    Benarkah HAM menjadi Pengahalang Pembersihan KKB Papua? Lanstas Bagaimana Kasus Yang Masuk Kategori Pelanggaran HAM?

    Komisioner Komnas HAM M Choirul Anam mengingatkan Pemerintah untuk tetap mengikuti Prosedur Hukum dalam menangani KKB Papua

    "Semua tindakan atas nama hukum memiliki prosedur hukum yang harus di laksanakan, termasuk menghadapi kelompok kriminal bersenjata" 

    "Bahkan juga ketika menghadapi kelompok saparatis, juga terdapat koridor hukum yang harus di jalankan."

    Lebih jauh dalam kondisi perangpun prosedur hukum Humaniter juga harus di patuhi" Ujar (26/4/2021)

    Anam mengingatkan pelanggaran dalam setiap prosedur hukum tersebut berpotensi terjadi pelanggaran HAM

    Lebih lanjut ia menjelaskan, Pelanggaran tidak hanya di lakukan oleh aparat Negara Resmi, namun juga oleh kelompok bersenjata

    "Jika tidak mengindahkan prosedur Hukum yang ada, potensial pelanggaran HAM, dan khusus untuk Papua, isu pelanggaran HAM jangan di anggap sederhana. Karenanya setiap upaya tetap harus menghormari ham dan hukum" Kata Anam

    Lebih lanjut Anam menyampaikan, secara konsep kelompok pemberintak juga berpotensi menjadi pelaku pelanggaran HAM

    Namun dengan catatan Kelompok pemberontak itu di sinyalir memiliki kekuatan lebih besar dari Negara itupun baru berupa gagasan.

    "Secara konsep bisa. Apalagi dalam situasi tertentu. Secara konvensional kelompok pemberontak pontesial jadi pelaku pelanggaran HAM berat,

    Secara gagasan, saat ini juga berkembang korporasi yang memiliki kekuatan melebihi negara dan operasinya menimbulkan berbagai pelanggaran yang masiv dan sistematis juga potensi, namun ini masih gagasan" kata Anan

    Melihat Penjelasan Komisioner Komnas HAM potensi KKB melakukan pekanggaran HAM berat kepada TNI sepertinya hanya Omdo.