Legalitas MIRAS Buat Negara Menjadi Bingung Memilih Antara Kitab Suci dan Kitab Undang Undang

Minuman Keras (MIRAS) selalu diidentikkan dengan kekerasan, kekejaman dan Tindakan Kriminal Lainnya.

Minuman ini di anggap selalu menjadi sumber kekacauan di tengah masyarakat 

sehingga tidak heran jika Setiap pemuka Agama selalu menghimbau agar menghindari Meniman yang satu ini.

Bahkan dalam Kitab Suci Agama manapun di indonesia tidak ada yang menyatakan bahwa Meminum Miras merupakan suatu kebaikan.

Dari Prespektif agama jelas meminum Miras adalah Sebuah Larangan dan tidak Baik.

5 Agama di indonesia yang kami telusuri membahas tentang meminum Miras, Semua Kompak mengatakan bahwa minuman ini dilarang, Kecuali 1 Agama yakni The Religion Of Money (Agama Uang).

Lantas bagaiaman Miras Tradisional NTT yang menjadi tranding Topik pembahasan selama beberapa hari terahir?

Tepat atau tidak tepatkah MIRAS tradisional dilegalkan.?

Jika melihat Masih banyaknya MIRAS legal yang dijual di berbagai tokoh, kafe bahkan Kios kios Kecil

Rasanya Sesuatu yang Diskriminatif jika MIRAS Tradisional NTT tidak di Legalkan, 

Mestinya Negara Harus adil dalam menentukan label Legal dan tidak Legal sebuah Produk, sehingga tidak menimbukkan kesan Diskriminasi,

Terhadap Sebuah Produk terlebih itu adalah Produk Lokal yang sangat bermanfaat untuk meningkatkatkan Ekonomi atau PAD suatu Daerah.

Undang Undang Meralang Minum Minuman Keras.

Undang Undang yang mangatur Tentang Minuman Keras (MIRAS) masih di usulkan dalam Bentuk RUU Oleh Fraksi PPP.

Usulan itu sudah di ajukan ke Badan Legislasi DPR RI sejak 21 Februari 2020 sampai saat ini RUU itu Masih belum di Sahkan.

Harusnya Polemik ini Tidak perlu Terjadi karena Legal atau tidaknya MIRAS tradisional NTT tetap akan ada dan akan terus di konsumsi.

Kami justru menganggap apa yang dilakukan Gubernur NTT justru adalah upaya untuk mengontrol Kegiatan Produksi dan Konsumsi Masyarakat terhadap Minuman ini.

Seperti yang Beliau Sampaikan Yang dapat kami kutip dari laman Resmi Detik.com.

"Penolakan terhadap Perpres Usaha Minuman Keras lokal tidak selayaknya terjadi. 

Jika perpres ini menjadi polemik harusnya penolakan lebih keras dan mutlak terhadapap Produk minuman keras dari luar Negeri seperti Wine, Wiski dan produk produk lain lebih lantang di teriakkan", Viktor Laiskodat, Senin (1/3/2022)

Akan tetapi MIRAS lainnya di Beri Ruang untuk Impor  sedangkan  Miras Lokal tidak Beri Ruang Untuk Ekspor.

Jangan sampai Kemudian Pemerintah kita Seolah olah Lebih mendengar Produsen MIRAS Impor ketimbang Miras Lokal.

Sehingga menimbulkan kesan bahwa undang undang kita mudah di otak atik oleh pihak luar yang memiliki Kepentingan di indonesia.

Kalau memang mau Ilegalkan, semua Miras mesti di Ilegalkan.

Jangan Pilah pilah. Begitu juga kalau Protes semuanya di protes jangan yang lain di protes yang tidak.

Apa yang di lakukan PPP 2020 adalah bentuk manifestasi untuk menghantikan pengaruh Miras terhadap generasi Bangsa, namun dimana suara suara yang sekarang lantang berteriak tentang perpres Jokowi waktu itu.

Bukankah yang mengusulkan RUU MIRAS hanya 2 dari PKS dan 1 Dari Gerindra.?

Disaat RUU di usulkan. Perwakilan mereka di DPR RI justru malah Diam, Aneh Ketika Prodak Lokal NTT di legalkan Mereka Seoalh yang paling Depan menjegal pemerintah.

Tidak ada komentar

Gambar tema oleh merrymoonmary. Diberdayakan oleh Blogger.