Ganti Rugi Proyek Bendungan Manikin Ternyata Belum di Bayar, Warga Kupang: Jokowi Tolong Kami

Baca Juga

Pembangunan Proyek Bendungan Manikin di Kabupaten Kupang

Warga Desa Kuaklalo, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang (NTT), Hingga saat ini Belum mendapatkan ganti rugi pembangunan Bendungan Manikin.

Padahal pembangunan Bendungan yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 2 Triluinan tersebut sudah di kerjakan

Oleh Kementrian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktoran Jendral Sumber Daya Air (SDA).

Agustinus Tabelak mengungkapkan, awalnya masyarakat di wilayah tersebut tidak menyetujui pembangunan Bendungan Manikin.

Tetapi karena beberapa Instasi pemerintah Terkait berulang kali datang ke Desanya dan menggelar pertemuan dengan iming iming air melimpah, ahirnya masyarakat menyetujui.

"Awalnya kami tidak mau, tapi pemerintah ini datang berulangkali ahirnya kami setuju., tapi dengan syarat Hak hak tanah kami di penuhi dan mereka harus ganti rugi," ujar Agustinus

Menurut Agustinus, Sampai saat ini Masyarakatnya belum menerima ganti rugi sesuai dengan kesepakatan awal terhadap lahan yang di pakai untuk membangun bendungan seluas 200 hektar.

"Sampai saat ini kami masyarakat belum terima ganti rugi, sesuai kesepakatan, apabila tanah milik masyarakat ini tidak di beri ganti rugi, maka kami tidak akan lepas lahan untuk bangun Bendungan," Ujarnya.

Agustinus Tabelak bersama Warga

Pencaplokan Lahan Rakyat Oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Karena lahan tidak kunjung di bayar, ahirnya Agustinus dan sejumlah warga di bantu oleh kepala Desa melakukan penelusuran.

Ahir dari penelusuran tersebut, di dapatlah Fakta yang mengejutkan, bahwa kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Baca Juga:  Amir Rais Cs KeJokowi Pake Ancam Masuk Neraka

Telah mengklaim Tanah Warga dan menetapkannya sebagai kawasan hutan agar mempermudah pembebasan lahan untuk pembangunan Proyek.

Agustinus dan Warga lainnyapun mempertanyakan bukti hukum atas klaim yang di lakukan KLHK.

Jika benar kawasan tersebut masuk kawasan hutan tentu Warga tidak berani menggarapnya dan pasti ada peringatan dari KLHK sebelumnya kepada warga yang menggarap lahan.

"Yang aneh, semua kebun warga yang di garap selama ini turun temurun, termasuk kuburan leluhur kami ini masuk kawasan hutan," Ungkap Agustinus

Diapun Menyayangkan sikap Pemerintah yang  mengalihkan lahan miliknya menjadi kawasan hutan.