Menitip Harapan di MK Menjadi Sebuah Ke Niscayaan yang Tak Mungkin Lagi

Mahkamah Kontitusi sudah di anggap sebagai pelabuhan terahir bagi para politisi yang tidak Puas dengan Hasil Pemilu atau tidak setuju keputusan Penyelenggara. Setealah turun ke Dermaga Alat Bukti Tidak Cukup.

Semenjak Pemilihan langsung di lakasanakan 2004 lalu, Total sudah ada 1657 perkara yang pernah di adukan ke Mahkamah Kontitusi (MK) terhitung dari 2008 sampai 2019. belum termasuk 135 Permohonan PHPKADA 2020.

Lembaga yang sekarang populer dengan Tempat beradu Nasibnya orang orang Kalah ini untuk tahun 2020/2021 Kembali Sibuk dengan Aduan permohonan Perkara Hasil Pemilihan Kepala Daerah.

Menariknya, Presentase kemenangan Pemohon di MK, hampir di pastikan 100% akan kalah seperti yang terjadi pada 2019 lalu, dimana semua permohonan PHPU pulang dengan tangan Hampa alias kalah.

Penyebabnya adalah Alat bukti, alat bukti seringkali menggagalkan pemohon perkara dalam sidang. entah karena memang tidak ada kecurangan atau kecurangan yang di lakukan sangat kecil dan samar samar sehingga perlu memakai Istilah Hukum yang sebut TSM untuk membuktikan keakuratan Datanya.

Sepertinya MK tidak ingin mengurus persoalan yang bertele tele dan memakan waktu lama untuk sebuah persoalan Pemilu.

Dengan berlakunya Sistem hukum yang sekarang di kenal istilah Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), para pemohon yang merasa di curangi akan berpikir dua kali untuk mengadukan perkara ke lembaga hukum yang satu ini.

Baca Juga: POLITIK SEHAT DI BALIK KALAHNYA SEMUA PETAHANA

Bagaimana Cara Membuktikan Kecurangan yang memenuhi Unsur TSM

Pemilihan Wali Kota Bandar Lampung adalah Contoh bagaimana Sulitnya membuktikan Sebuah Pelanggaran pemilu yang bersifat TSM.

Kasus Pilkot Bandar Lampung yang sempat di warnai dengan insiden di Diskualifikasinya Pasangan Nomor urut 3, Eva Dwiana dan Dedy Amrullah oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung.

Pasangan ini berhasil menang pada hasil perhitungan KPUD Bandar Lampung, tapi, kemudian di Diskualifikasi kepesertaannya oleh Bawaslu karena Bawaslu menemukan pelanggaran pemilu yang bersifat TSM.

Namun yang aneh dari Kasus pelanggaran pemilu ini adalah Bawaslu menemukan pelanggaran TSM yang di lakukan bukan oleh pasangan Calon, melainkan Suami dari pasangan calon Herman HN (Wali Kota Bandar Lampung)

Kasus ini kemudian di adukan ke Mahkamah Agung (MA), dan mendapatkan hasil keputusan, menetapkan kembali pasangan yang sempat di diskualifikasi ini menjadi pemenang di pemilu Bandar Lampung.

Begitu Sulitnya membuktikan pelanggaran yang bersifat TSM, pada ahirnya seseorang yang kalah dalam Pemilu sangat susah untuk membuktikan bahwa kekalahannya karena kejujuran dan sportifitas atau karena tangan tangan Kotor di dalamnya.

Salam Waras.