Tanggapan PPP Terhadap Pembubaran FPI

 

Sekretaris Fraksi PPP DPR RI/Wasekjen DPP PPP

Wakil Sekretaris Jendral DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menanggapi surat Keputusan Bersama (SKB) 6 Kementerian dan lembaga yang menetapkan  FPI sebagai Organisasi Terlarang.

Bang Awi sapaan akrab Achmad Baidowi mengatakan pelarangan FPI oleh pemerintah merupakan kewenanga pemerintah.

"Pemerintah telah mengluarkan SKB yang menyatakan FPI tidak boleh melakukan aktivitas, itu merupakan kewenangan pemerintah dalam memberikan izin ataupunmelarang ormas manapun sesuai ketentuan perundang undangan." Kata Awi, Pada Kamis (31/12/2020)

Awi menilai terkait langkah hukum yang dilakukan oleh piha FPI untuk menggugat SKB ke pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan langkah yang tepat.
menurut Dia indonesia adalah negara hukum sehingga persoalan hukum bisa diselesaikan dengan jalur hukum.

"indonesia adalah negara hukum, maka persoalan hukum bisa di selesaikan melalui jalur hukum yang sudah ada. apapun keputusan hukum nanti harus kita hormati,"ujarnya.

seperti kita ketahui sebelumnya, pemerintah melalui menteri koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengumumkan pelarangan kegiatan dan Aktivitas FPI dalam Bentuk apapun termasuk penggunaan atribut dan nama FPI diseluruh indonesia.

"pemerintah melarang Aktivitas FPI dan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan kerena FPI tak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa," kata Mahfud MD dalam sebuah wawacara di kantor kemeko polhukam, rabu (30/20/2020).




Tidak ada komentar

Gambar tema oleh merrymoonmary. Diberdayakan oleh Blogger.